JAKARTA – Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia.
Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat dan megah tersebut digelar di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026) malam. Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera”, momentum ini menjadi tonggak penguatan peran kaum perempuan dalam mengawal program strategis nasional di tingkat akar rumput.
Srikandi Jaga Desa sendiri merupakan organisasi sayap resmi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Wadah ini dibentuk untuk memperkuat partisipasi aktif perempuan dalam aspek pengawasan program pemerintah, pemberdayaan masyarakat, serta perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Dalam pelantikan nasional ini, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, antara lain Wakil Jaksa Agung RI, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta direksi dan komisaris BUMN. Sejumlah kepala daerah juga tampak hadir, di antaranya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Gubernur Maluku Sherly Laos yang didaulat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Hashim: Perempuan Penggerak Kemajuan Desa
Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan susunan pengurus oleh Sekjen ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana. Setelah itu, Hashim S. Djojohadikusumo didampingi Prof. Dr. Reda Manthovani memimpin langsung prosesi sakral pengukuhan para pengurus.
Hashim menegaskan bahwa pelantikan ini berada pada momentum krusial seiring dengan mulai bergulirnya program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Program-program pemerintah dengan tujuan mulia sudah mulai berjalan, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan menumbuhkan kesehatan anak-anak di desa-desa. Namun, jika pelaksanaannya tidak diawasi dan dibina dengan baik, hasilnya tentu tidak akan maksimal,” ujar Hashim.
Hashim mewanti-wanti agar program yang menyangkut hajat hidup masyarakat desa ini dikawal ketat dari risiko kebocoran maupun salah sasaran. “Program dengan tujuan mulia jangan sampai gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama,” serunya.
Sinergi ABPEDNAS dan SMSI: Bentuk Pokja News Room Jaga Desa
Usai seremoni pelantikan, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Prosesi penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., bersama Ketua Umum SMSI Firdaus. Langkah ini dirancang untuk memperkuat benteng publikasi, transparansi, serta literasi informasi program pembangunan desa ke ruang publik.
Melalui PKS tersebut, SMSI yang menaungi sekitar 3.181 perusahaan media siber di seluruh tanah air menyatakan komitmen penuhnya menyukseskan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Sebagai bentuk aksi nyata, SMSI dan ABPEDNAS sepakat segera membentuk Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.
Kolaborasi multipihak antara institusi penegak hukum, aparat desa, BPD, dan ekosistem media siber ini diharapkan mampu menciptakan iklim tata kelola desa yang bersih, berorientasi pada kemandirian ekonomi, serta mengikis habis potensi penyalahgunaan kas desa. (*)
