JAKARTA – Pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu beragam tanggapan. Selain mendapat kritik dari sejumlah kelompok mahasiswa, pernyataan tersebut juga menuai respons dari beberapa tokoh di Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS).
Hashim sebelumnya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari komitmen pemerintah. Ia juga menyatakan kesiapannya mendatangi kampus-kampus untuk berdialog dengan pihak yang mengkritisi program tersebut.
Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian publik. Sejumlah kelompok mahasiswa di berbagai daerah menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program MBG, terutama terkait besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Mereka meminta pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Di sisi lain, sejumlah tokoh FORMAS turut menyampaikan pandangan mereka.
Tokoh Koalisi FORMAS, KH Maksum Hidayatullah, menilai komunikasi publik yang disampaikan Hashim sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya yakin Pak Hashim mungkin keceplosan. Namun ke depan komunikasi kepada publik perlu lebih bijaksana,” ujar Maksum.
Pandangan serupa disampaikan Ferry Sibarani. Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga stabilitas politik dan mengedepankan dialog dalam menyikapi berbagai kritik terhadap program pemerintah.
Menurut Ferry, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, sehingga perlu disikapi dengan komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, mantan pengurus FORMAS yang kini menjabat Wakil Direktur CAJ PWI Pusat, Yono Hartono, mengaku telah mengundurkan diri dari kepengurusan FORMAS karena memiliki perbedaan pandangan.
Yono menilai organisasi masyarakat perlu memberikan ruang bagi berbagai masukan terhadap program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya.
Meski demikian, pelaksanaan program tersebut masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Selain besaran anggaran, berbagai kalangan juga menyoroti aspek tata kelola, mekanisme pelaksanaan, hingga sistem pengawasan agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Hingga berita ini dinaikkan, belum ada pernyataan resmi dari Hashim Djojohadikusumo maupun pengurus pusat FORMAS sebagai tanggapan atas kritik yang disampaikan sejumlah tokoh tersebut. (*)
